Berita

Talk Show KEMENDAGRI, Azhar Arsyad bicara Omnibus Law.

Bangkitnews.id -Jakarta- Ketua BAPEMPERDA DPRD prov Sulawesi selatan H.Azhar Arsyad SH narasumber di TALK SHOW bahas tentang Penyelarasan kebijakan daera pasca Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja.yang dilaksanakan oleh direktorat jendral otonomi daerah kementerian dalam negeri di hotel marcure convention center Ancol Jakarta.

Hadir sebagai pembicara Azhar ditemani Direktur jendral otomi daerah,staf ahli kemendagri,asisten deputi bidang perniagaan,Kemenkeu, gubernur NTB,bupati tana bumbu,ketua BAPEMPERDA kab. Morowali,pusat studi agrari IPB.

Ketua BAPEMPERDA DPRD prov sulsel Azhar Arsyad mengatakan mengUndang-Undang dengan konsep omnibuslaw dalam dunia ilmu hukum di Indonesia merupakan paradigma baru.

Konsep omnibuslaw dapat dimaknai sebagai penyelesaian berbagai permasalahan dalam peraturan perundang-undangan ke dalam satu undang-undang dan konsekuensinya mencabut beberapa aturan hasil penggabungan aturan tersebut, baik untuk sebagian maupun secara keseluruhan. Ungkapnya.

Azhar juga menerangkan bahwa Konsep omnibuslaw atau penyederhanaan peraturan perundang-undangan yang lazim digunakan di negara dengan sistem hukum Common Law ini (Amerika dan Amerika Latin) pada praktiknya tidak sesederhana diterapkan di negara yang menganut sistem hukum Eropa Continental (seperti kita di Indonesia). Justru, turunan dari Undang-Undang ini melahirkan banyak peraturan sebagai tindak lanjut baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Presiden. Ini yang kami maksudkan sudah melenceng dari konsep omnibuslaw.

Adapun Permasalahannya, bahwa norma hukum dalam konsep omnibuslaw tidak sejalan dengan kaidah hukum yang selama ini berlaku sesuai dengan sistem hukum di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga hal ini dianggap bahwa Undang-Undang dengan konsep omnibuslaw yang dibuat akan mengubah sistem peraturan perundang-undangan karena konsep dan teorinya berbeda dengan model hukum dan norma hukum yang selama ini berlaku di Indonesia.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan konsep omnibus law, DPRD bersama Pemerintah Daerah Prov. Sulsel telah melakukan langkah-langkah berupa identifikasi terhadap Perda-Perda Prov. Sulsel yang terdampak dari lahirnya undang-Undang Ciptaker tersebut dan beberapa Peraturan Pemerintah yang merupakan turunannya.

Lanjutnya Dari hasil identifikasi sementara yang kami lakukan, terdapat 19 (sembilan belas) Perda kami yang terdampak, sehingga perlu dilakukan pencabutan maupun perubahan akibat dari lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja tersebut.

Sebagai tindak lanjut, DPRD telah melakukan berbagai upaya percepatan dengan mendorong Gubernur dan Perangkat Daerah terkait beserta Biro Hukum sebagai koordinator pembentukan perda untuk melakukan tindak lanjut terhadap Perda-Perda yang terdampak.

Selain telah menyurat kepada Gubernur dan kepada OPD terkait, DPRD Prov. Sulsel melalui Bapemperda juga telah melakukan serangkaian rapat dengan mengundang Biro Hukum beserta perangkat daerah terkait untuk segera mengusulkan rancangan perda maupun perubahan perda agar dapat dibahas bersama di DPRD.

Tentunya, harapan kita agar hal-hal yang merupakan amanah dari Undang-Undang Cipta Kerja dapat segera dilaksanakan dan diharmonisasikan dengan perda-perda yang ada. Dengan demikian tidak ada lagi perda kami yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya.

harapan kita Kepada Pemerintah Pusat melalui kemendagri diharapkan agar dapat mengeluarkan semacam instruksi kepada Pemerintahan Daerah di Seluruh Indonesia untuk melakukan langkah-langkah percepatan dalam menindaklanjuti Undang-Undang Cipta Kerja.

The Latest

To Top